Penadigital.id - Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek), mengaku saat ini sedang menyiapkan platform baru untuk para guru. Nantinya platform itu bernama 'marketplace guru'.
Platform tersebut akan diimplementasikan pada tahun 2024 yang nantinya menjadi basis data, agar semua sekolah bisa mengakses calon guru untuk mengajar di sekolah.
Kemudian diharapkan para calon guru dapat lebih fleksibel dalam mendaftar dan memilih lokasi mengajar tanpa harus menunggu lagi proses perekrutan guru secara terpusat. Adanya rencana itu langsung direspons oleh Komisi X DPR RI yang membawahi bidang pendidikan.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mengatakan marketplace guru merupakan aplikasi yang baik untuk mengakomodir para guru. Aplikasi ini juga memberikan database yang baik terkait kondisi masing-masing sekolah. Sehingga kebutuhan guru akan terpenuhi dengan marketplace guru ini.
"Bayangkan saja, saat ini mungkin masih banyak juga tadi ditemukan sekitar 40 kabupaten/kota dan 5 pemerintah provinsi (Pemprov) yang belum berikan formasi guru-guru PPPK, jadi dengan adanya aplikasi ini bisa terlihat dengan baik," ujarnya mengutip laman YouTube DPR RI (31/5/2023).
Selanjutnya juga akan ada beberapa hal kebijakan yang harus diubah, seperti yang tadinya formasi PPPK diberikan kepada pemerintah daerah, kemungkinan dapat diberikan kepada pemeriintah pusat.
"Jadi ini memberikan solusi yang lebih fleksibel dan lebih baik bagi mereka yang khususnya sudah lolos passing grade (jadi guru PPPK)," tutur dia.
Maka dari itu, marketplace guru ini diharapkan bisa menyelaraskan formasi dan pelamar guru PPPK.
Menteri Nadiem juga telah mengatakan marketplace guru mengembalikan kemerdekaan dan otonomi kepada sekolah untuk melakukan perekrutan.
Nadiem mengatakan, dengan penguncian anggaran untuk pembayaran guru, maka tidak akan menimbulkan masalah guru honorer di masa depan.
"Sistem ini didukung teknologi satu-satunya cara menghentikan perekrutan guru honorer baru, tapi memberikan kesempatan maksimal semua sekolah untuk memenuhi kebutuhannya, tanpa menunggu siklus perekrutan pusat," ungkap Nadiem.
Selain itu, pemerintah pusat juga akan mentransfer anggaran langsung kepada sekolah. Dan anggaran hanya boleh digunakan untuk perekrutan guru yang ada di dalam marketplace guru.
"Dana ditransfer ke rekening berbeda dengan rekning BOS. Jadi dikunci dananya untuk yang benar-benar boleh menjadi guru," ujarnya.
(Alifia Angel/SAN)
0 comments